Sahabat Prokopim,
Rakor inflasi yang diselenggarakan secara hybrid dan dipimpin oleh Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir pada Senin, (27/5) kali ini menyoroti tentang bagaimana konsep bagaimana upaya yang harus dilakukan saat menangani inflasi.

“Kita sebenarnya sudah sering rakor, yang utama adalah teman-teman K/L dan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memiliki konsep yang selama ini kita tidak dapatkan konsep itu sejak September 2022,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengingatkan tentang kewenangan masing-masing instansi dalam rangka pengendalian inflasi.

“Kita juga harus tau kondisi apa yang menyebabkan kenaikan (harga), situasi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan, langkah-langkah seperti apa, siapa berbuat apa, kapan dan dimana sehingga teman-teman bisa mengendalikan (inflasi) semaksimal mungkin,” tambahnya.

Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI dalam paparannya mengungkapkan jika secara historis dari 2020-2023 pada Mei selalu terjadi inflasi.

“Inflasi Mei tertinggi pada Mei 2022, utamanya disebabkan oleh komponen yang bergejolak,” ujarnya.

Nyoto Suwignyo, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Bapanas melaporkan bahwa Bapanas telah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Urusan Pangan Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pengendalian Inflasi.

“Diharapkan Pemda menyusun jadwal kegiatan GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan,” lapornya.

Hadir secara luring di Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha, Asisten Ekbang, perwakilan Forkopimda Magetan dan OPD terkait
(Prokopim/lio/ahm/KD1)