Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
.
Bertempat di Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha, Senin (30/1/2023), rapat yang berlangsung secara daring tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan didampingi Forkopimda dan OPD terkait.
.
Dalam paparannya Menteri Tito menyampaikan, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan saat ini dinilai cukup baik dan angka inflasi masih relatif terkendali. Ia menambahkan agar survei untuk inflasi nasional jika memungkinkan untuk ditambah, tidak hanya pada 100 kota saja. Walaupun 100 kota tersebut cukup representatif mewakili nasional namun masih kesulitan untuk melihat peta dalam cakupan provinsi.
.
Sampai dengan Minggu ke 4 Januari, Beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 177 Kabupaten/Kota (27 provinsi) dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi Januari. Hal tersebut dijelaskan oleh M Habibullah, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam paparannya. Dijelaskan lebih lanjut inflasi yang terjadi di beberapa daerah diharapkan dapat disupply oleh daerah/kabupaten lain karena adanya perbedaan waktu panen di beberapa komoditas.
.
Sementara itu, Nyoto Suwignyo Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional pada kesempatannya menyampaikan kebijakan pengendalian inflasi melalui ketersediaan dan stabilisasi pangan. Adapun Upaya Mitigasi yang telah dilakukan diantaranya yakni Pemantauan perkembangan harga pangan harian, Mobilisasi Pangan (surplus ke defisit) dan Gerakan Pangan Murah.
.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo dan Walikota Cirebon menyampaikan best practice pengendalian inflasi di daerah, sebagai daerah dengan inflasi rendah pada bulan Januari 2023.
.
Sementara Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Karangasem sebagai daerah dengan inflasi tinggi pada bulan Januari 2023 diminta untuk menyampaikan hambatan atau kendala dalam penanganan inflasi dan upaya yang akan dilakukan.
(Prokopim/pi/gtm/KD1).