Sebagai suatu tindak pidana, korupsi merupakan tindakan yang seringkali tidak dapat dipahami keberadaannya secara terang. Kesulitan untuk memahami hal ini disebabkan oleh pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang tidak terang bentuk kesalahannya terkait dengan rangkaian peristiwa yang mengindikasikan terjadinya korupsi.

Pemberantasan tipikor ini sendiri merupakan upaya yang peranannya terdiri dari lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Tentunya dalam hal ini, lembaga pendidikan memiliki perannya dalam usaha pencegahan terjadinya tipikor yang selama ini terjadi di masyarakat dengan cara sebagaimana lembaga pendidikan itu sendiri yaitu melalui pengedukasian dari metode-metode fundamental dari pembentukan karakter akan integritas bangsa.

Untuk mensosialisasikan, mengatasi dan meminimalisir terjadinya permasalahan terkait tipikor, Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) melakukan upaya konkrit dalam pembentukan perda mengenai pendidikan anti korupsi siswa sekolah dasar dan Magetan dan melakukan pendampingan mengenai perancangan perda itu sendiri.

Dalam naskah akademik raperda tentang pendidikan anti korupsi yang telah dibuat oleh FH UI ini sendiri bertujuan untuk memaparkan latar belakang dan urgensi dari keberadaan pendidikan anti korupsi di Magetan, memaparkan mekanisme dan tata cara pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Magetan serta memberikan panduan bagi penyusunan kurikulum anti korupsi di setiap satuan pendidikan.

“Saya sepakat dan mendukung penuh terhadap program (pengabdian masyarakat) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Tentu saya minta kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti dan jadikan bahan untuk perbaikan terhadap peraturan yang sudah ada,” ungkap Bupati dalam FGD yang berlangsung di ruang jamuan Pendapa Surya Graha, Kamis (12/1).

Hadir dalam giat kali ini, Bupati Magetan, Perwakilan dari FH UI, Staf Ahli, OPD terkait, perwakilan dari organisasi dan lembaga pendidikan di Magetan.
(Prokopim/lio/ahm/dj